Uncategorized

Tatacara Pelaksanaan dan Penyelenggaraan RUPS Sesuai Pasal 1 ayat (4) UUPT, RUPS didefinisikan sebagai sebuah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang dan tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS terbagi atas dua jenis yaitu, RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib…

Tanggal 30 November 2021, Mulai Berlaku Aturan Baru Terkait Pembatasan Orang Asing Ditjen Kemenkumham memperbarui aturan pembatasan orang asing yang akan masuk Wilayah Indonesia untuk mencegah masuknya Covid-19 varian Omicron. Aturan tersebut akan berlaku efektif mulai 30 November. Untuk melindungi WNI dari persebaran Covid-19 varian Omicron tersebut, Pemerintah Indonesia melarang dan menolak masuknya orang asing…

izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Ketentuan Terbarunya! Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) sebelum diubah, diatur bahwa “setiap pemberi kerja yang bekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Mengacu pada bunyi pasal tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga…

Pendaftaran Tenaga Kerja Online Kenali, Prosedurnya! Indonesia merupakan bangsa berkembang ( development country ) yang pada hakikatnya tidak terlepas dari berbagai bentuk fenomena sosial, yang salah satunya adalah dengan masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan zaman, atas jawaban dari keterbatasan sumber daya manusia maupun…

Perkawinan Campuran Dalam Yurisdiksi Indonesia Perkawinan campuran kini marak dilakukan warga masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Kenali bagaimana pengaturan serta prosedur perkawinan campuran di Indonesia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki dan diperoleh manusia semata-mata karena dirinya adalah manusia. HAM tidak diberikan oleh negara ataupun hukum, namun negara melalui hukum harus menjaminnya.…

Dispensasi Dan Izin Perkawinan Menurut  Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan),  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Dan Pasal 1 UU Perkawinan ini juga secara terbuka…

Hati-Hati Kepada Para Suami Yang Ingin Poligami Diam-Diam, Bisa Dibatalkan Loh! perkawinan poligami tanpa izin isteri pada dasarnya tidak perbolehkan, karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kasus poligami marak terjadi di Indonesia. Praktek Poligami yang ada di Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, hal ini menimbulkan banyak permasalahan yang…

Ketahuilah macam-macam syarat dan tata cara pengangkatan wali Pada tanggal 26 April 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 2019. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Wali adalah orang atau…

Afwezigheid Dalam Ketentuan Untuk Menikah Lagi Saat Pasangan Pergi Bertahun-Tahun Tanpa Kabar Didalam hukum perdata dikenal Afwezigheid yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada atau disebut juga keadaan tidak hadir. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, menuliskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang dan Keluarga (1986) bahwa di…