Wawasan Hukum Umum
WNA Pemegang ITAS: Boleh Apa Saja di Indonesia? Ini Hak & Kewajibannya
Orang asing yang baru memegang kartu izin tinggal terbatas biasanya menganggap urusannya selesai. Tanggal berlakunya jelas, kegiatannya sudah disebut dalam permohonan, tinggal menunggu perpanjangan berikutnya. Anggapan itu keliru sejak awal. ITAS bukan dokumen yang cukup disimpan, melainkan status hukum yang menuntut pemeliharaan terus-menerus. Kebanyakan perkara keimigrasian justru lahir dari orang asing yang masuk secara sah,…
Read MorePerjanjian Perkawinan: Bukan Soal Tidak Percaya, tapi Perlindungan Hukum bagi Suami Istri
By: Laura Reggyna, S.H., M.H. (Kandara Law) “Perjanjian Perkawinan bukan tentang memisahkan cinta, tetapi memisahkan resiko hukum agar hubungan tetap sehat dan terlindungi.” Perjanjian pranikah masih kerap dipandang sebagai isu sensitif dalam masyarakat. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan ketidakpercayaan atau antisipasi perceraian. Padahal, dari sudut pandang hukum, perjanjian ini merupakan instrumen perlindungan hak dan kepastian…
Read MoreKBLI 2025: Anggaran Dasar Perusahaan Perlu Disesuaikan?
By: Laura Reggyna, S.H., M.H. (Kandara Law) “Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai KBLI 2025 adalah investasi hukum yang krusial agar bisnis tetap compliant, dipercaya mitra, dan siap berkembang tanpa risiko regulasi.” Pemerintah resmi memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.…
Read MoreLKPM 101: Panduan Kepatuhan bagi Investor di Indonesia
Dalam ekosistem investasi di Indonesia,kepatuhan regulasi adalah fondasi utama keberlangsungan bisnis. Salah satu instrumen krusial namun sering terabaikan adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), LKPM bukan sekadar beban administrasi, melainkan sarana komunikasi strategis untuk menyampaikan realisasi investasi serta hambatan di lapangan kepada pemerintah. Dengan pemahaman yang tepat…
Read MorePenguasaan Hak atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Rivaldi Rizqianda Pratama Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penegasan mengenai kedaulatan bangsa Indonesia terhadap kepemilikan atas tanah yang mengatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dalam mengaplikasikan hal tersebut akhirnya di atur dalam suatu tatanan hukum yang disebut dengan hukum agraria.…
Read MorePanduan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: Proses dan Persyaratan Hukum
Dinamika bisnis menuntut perusahaan untuk selalu adaptif. Adaptasi ini sering kali harus dituangkan ke dalam perubahan Anggaran Dasar (AD). Perubahan ini bukanlah sekedar aspek administrasi belaka, melainkan langkah strategis untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Landasan Hukum Utama Dasar hukum utama perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas di Indonesia adalah…
Read MorePerbedaan Visa dan ITAS bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang menarik bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja dan berkarir. Namun, untuk dapat bekerja secara legal di Indonesia, TKA harus memenuhi beberapa persyaratan dan dokumen imigrasi yang berlaku. Dua dokumen penting yang harus dimiliki oleh TKA adalah visa dan izin tinggal terbatas (ITAS). Visa dan ITAS sering kali disalahpahami…
Read MoreProsedur Perpanjangan Visa Kerja bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Visa kerja adalah salah satu dokumen penting yang harus dimiliki oleh tenaga kerja asing (TKA) yang ingin bekerja di Indonesia. Visa kerja memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang sebelum masa berlakunya habis. Proses perpanjangan visa kerja bagi TKA di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA dan pemberi kerja TKA.…
Read MorePerbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan
Dalam dunia hukum, terdapat berbagai macam dokumen yang memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang berbeda. Salah satunya adalah Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Artikel ini akan membahas mengenai perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan, serta menjawab pertanyaan “Apakah Akta di Bawah Tangan tetap Sah secara Hukum?”. Untuk memahami lebih jauh, mari…
Read More6 Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata
Perbedaan hukum pidana dan perdata terdiri atas beberapa hal yang sebenarnya cukup jelas. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa yang disebut hukum pidana dan apa yang disebut hukum perdata. Hal tersebut tidak mengherankan sebab perkara pidana dan perdata memiliki cukup banyak poin pembeda. Dua jenis hukum tersebut termasuk jenis perkara hukum yang…
Read More