Posts by Kandara Law

Walaupun Indonesia adalah negara hukum, saya yakin sebagian rakyatnya sebisa mungkin menghindari urusab dengan hukum. Padahal, makin dewasa, makin banyak urusan memerlukan pengetahuan hukum. Mulai dari menghitung upah lembur ketika weekend, menuntut ganti rugi saat barang yang dibeli tidak sesuai promosi, sampai menghadapi resiko dilaporkan polisi ketika ribut di medsos. Literasi hukum yang kurang memadai…

Banyak masyarakat mulai tercerahkan dengan profesi advokat atau pengacara serta konsultan hukum. Sebelumnya banyak masyarakat yang berpandangan profesi ini adalah profesi hitam dan hanya membela yang salah. Akan tetapi dengan adanya acara – acara seperti Indonesia Lawyer Club (ILC) yang menjadi acara primadona tak hanya kalangan yang bergelut di wilayah hukum, namun juga menjadi referensi…

Persaingan merupakan salah satu hal yang makin meluas dan bisa kita temui di banyak bidang kehidupan serta di berbagai wilayah, sampai ke tingkat antar negara. Persaingan tak hanya di bidang prestasi saja, tapi juga pengembangan teknologi, pendidikan, perdagangan, transportasi dan masih banyak lagi. Persaingan yang padat membuat setiap negara perlu mengembangkan potensi yang dipunya dan…

Hati-Hati! WNA Pelanggar PPKM Darurat Bisa Dideportasi! Baru-baru ini, tiga Warga Negara Asing (“WNA”) di Denpasar, Bali, diputuskan dideportasi akibat melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) Darurat. Sebagaimana diketahui pemerintah Indonesia sedang berupaya menekan angka positif Covid-19 melalui PPKM Darurat yang diberlakukan di wilayah Jawa-Bali dan 15 daerah di luar Jawa-Bali. Upaya pemerintah ini diikuti…

Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Perusahaan Start-Up Perkembangan teknologi pada masa kini menjadikan perusahaan start-up di Indonesia semakin menjamur. Setiap tahunnya, jumlah perusahaan start-up semakin bertambah. Bahkan, Indonesia menduduki posisi kelima dengan start-up terbanyak di dunia dengan jumlah lebih dari 2.000 perusahaan. Perusahaan rintisan atau start-up merupakan perusahaan yang berbasis teknologi dan memiliki modal…

Berikut Ketentuan Penggunaan TKA di Kawasan Ekonomi Khusus! Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah mulai berfokus mengembangkan daerah dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian nasional. Dalam perjalanannya, dengan adanya penataan regulasi penanaman modal di Indonesia, melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta…

Tatacara Pelaksanaan dan Penyelenggaraan RUPS Sesuai Pasal 1 ayat (4) UUPT, RUPS didefinisikan sebagai sebuah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang dan tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS terbagi atas dua jenis yaitu, RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib…

Tanggal 30 November 2021, Mulai Berlaku Aturan Baru Terkait Pembatasan Orang Asing Ditjen Kemenkumham memperbarui aturan pembatasan orang asing yang akan masuk Wilayah Indonesia untuk mencegah masuknya Covid-19 varian Omicron. Aturan tersebut akan berlaku efektif mulai 30 November. Untuk melindungi WNI dari persebaran Covid-19 varian Omicron tersebut, Pemerintah Indonesia melarang dan menolak masuknya orang asing…

izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Ketentuan Terbarunya! Dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) sebelum diubah, diatur bahwa “setiap pemberi kerja yang bekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Mengacu pada bunyi pasal tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga…