Konsultasi Hukum Online

Walaupun Indonesia adalah negara hukum, saya yakin sebagian rakyatnya sebisa mungkin menghindari urusab dengan hukum. Padahal, makin dewasa, makin banyak urusan memerlukan pengetahuan hukum. Mulai dari menghitung upah lembur ketika weekend, menuntut ganti rugi saat barang yang dibeli tidak sesuai promosi, sampai menghadapi resiko dilaporkan polisi ketika ribut di medsos.

Literasi hukum yang kurang memadai membuat kita makin rentan terkena kerugian uang sampai pelanggaran HAM. Kehadiran berbagai Jasa Konsultasi Hukum Online menawarkan sebuah solusi. Mulai dari situs, aplikasi, sampai hotline WhatsApp membuka akses untuk bertanya pada ahli dengan lebih mudah serta murah.

Akan tetapi, jasa konsultasi hukum online (daring) tidak dengan menyelesaikan masalah. Aspek etika serta akurasinya dipertanyakan. Literasi hukum juga harus diperhatikan.

Akses Mudah dan Murah

Di Indonesia, layanan Konsultasi Hukum Online tersedia dalam banyak platform. Salah satu pionir yaitu situs Kandara Law yang menyediakan jasa konsultasi dikemas dalam bentuk tanya jawab via online. Walaupun pertanyaannya cenderung spesifik, jawaban yang diberikan umumnya general dan hanya merujuk pada pasal – pasal.

Pemerintah tak mau kalah canggih. Sejak tahun 2015, Kementrian Hukum dan HAM meluncurkan aplikasi bantuan hukum gratis bernama Legal Smart Channel. Namun aplikasi ini minim sosialisasi, baru gencar ketika pandemi. Terbukti pada tahun 2020 jumlah konsultasi hukum online meningkat sampai sepuluh kali lipat.

Inovasi teknologi sudah memfasilitasi publik untuk memperoleh layanan hukum dengan lebih mudah dan murah. Kehadiran banyak platform seseungguhnya adalah bentuk demokratisasi akses. Mereka membuka pengetahuan hukum serta menyediakan pilihan untuk mengakses jasa ahli hukum yang sebelumnya jadi privilese kelas atas.

Namun, di balik keuntungan yang diberikan, platform konsultasi hukum online menyimpan masalah yang harus jadi catatan.

Minim Etika dan Akurasi

Salah satu problem yaitu akurasi hasil konsultasi yang sayangnya, berbanding terbalik dengan kemudahan serta kemurahan akses. Selain itu, perkara yang lebih mendasar yaitu konsultasi hukum daring tidak dianggap sebagai sebuah relasi antara advokat dengan klien yang ditentukan oleh etika profesi legal. Konsep relasi ini kerap kita dengar lewat film maupun drama legal.

Medium daring meniadakan ikatan ini sehingga konsultasi yang dilakukan tidak mempunyai hak serta kewajiban yang mengikat antara klien dengan konsultan. Maksudnya, advokat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban legal atas opini maupun hasil konsultasi yang diberikan. Tidak ada juga kewajiban legal untuk menjaga privasi klien.

Wajar beberapa ahli memasang rambu -rambu kehati-hatian. Legalitas dan kualitas konsultasi hukum online patut dipertanyakan selama belum ada regulasi serta kode etik yang melindungi publik.

Adakah Jalan Tengah?

Sesudah difasilitasi teknologi, praktik konsultasi hukum online sepatutnya juga dilindungi regulasi. Undang – undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menyerukan jasa bantuan advokat harus dinyatakan dalam surat perjanjian yang jelas. Hal ini wajib dihadirkan dalam konsultasi hukum online. Tak hanya untuk melindungi konsumen, namun juga membantu advokat supaya terhindar dari persaingan tidak sehat.

Akurasi dan perlindungan klien konsultasi hukum online pasti sama dengan konsultasi hukum konvensional. Internet sebagai medium interaksi antara klien serta advokat tidak dapat dimaknai sebagai pembatalan atas tanggung jawab advokat. Standar ideal dalam pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk bantuan akses hukum, mensyaratkan kualitas layanan sejalan dengan kecepatan serta kemudahan – bukan malah dikorbankan.

Selama belum ada regulasi dan etik yang melindungi kepentingan publik, pengguna perlu menyadari keterbatasan fungsi serta kualitas konsultasi. Fungsi AI cukup sampai di tahap pengumpulan informasi sebagai rujukan – tidak menentukan pengambilan keputusan.

Batas tersebut harus wajib disadari ketika menggunakan Konsultasi Hukum Online. Platform penyedia jasa seharusnya juga membantu literasi pengguna. Literasi yang diperlukan bukan hanya soal berbagai aturan hukum, namun juga keterbatasan layanan yang mereka sediakan. Untuk memperoleh nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum kami Kandara Law berpengalaman dan terpercaya. Anda bisa mengunjungi website kami jika ada yang ingin ditanyakan ataupun akan menggunakan jasa kami.