Posts by Kandara Law
Perjanjian Perkawinan: Bukan Soal Tidak Percaya, tapi Perlindungan Hukum bagi Suami Istri
By: Laura Reggyna, S.H., M.H. (Kandara Law) “Perjanjian Perkawinan bukan tentang memisahkan cinta, tetapi memisahkan resiko hukum agar hubungan tetap sehat dan terlindungi.” Perjanjian pranikah masih kerap dipandang sebagai isu sensitif dalam masyarakat. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan ketidakpercayaan atau antisipasi perceraian. Padahal, dari sudut pandang hukum, perjanjian ini merupakan instrumen perlindungan hak dan kepastian…
Read MoreKBLI 2025: Anggaran Dasar Perusahaan Perlu Disesuaikan?
By: Laura Reggyna, S.H., M.H. (Kandara Law) “Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai KBLI 2025 adalah investasi hukum yang krusial agar bisnis tetap compliant, dipercaya mitra, dan siap berkembang tanpa risiko regulasi.” Pemerintah resmi memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.…
Read MoreMoU, Perjanjian, dan LoI — Apa Bedanya?
By: Laura Reggyna, S.H., M.H (Kandara Law) “Satu dokumen yang keliru bisa berdampak panjang bagi bisnis. Kenali perbedaan MoU, Perjanjian Kerja Sama, dan Letter of Intent sebelum Anda menandatangani apa pun.” Tidak sedikit klien yang masih sering bingung membedakan antara MoU, Perjanjian Kerja Sama, dan Letter of Intent (LoI). Ketiganya memang kerap digunakan dalam…
Read MoreLKPM 101: Panduan Kepatuhan bagi Investor di Indonesia
Dalam ekosistem investasi di Indonesia,kepatuhan regulasi adalah fondasi utama keberlangsungan bisnis. Salah satu instrumen krusial namun sering terabaikan adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), LKPM bukan sekadar beban administrasi, melainkan sarana komunikasi strategis untuk menyampaikan realisasi investasi serta hambatan di lapangan kepada pemerintah. Dengan pemahaman yang tepat…
Read MorePenguasaan Hak atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Rivaldi Rizqianda Pratama Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penegasan mengenai kedaulatan bangsa Indonesia terhadap kepemilikan atas tanah yang mengatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Dalam mengaplikasikan hal tersebut akhirnya di atur dalam suatu tatanan hukum yang disebut dengan hukum agraria.…
Read MorePanduan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: Proses dan Persyaratan Hukum
Dinamika bisnis menuntut perusahaan untuk selalu adaptif. Adaptasi ini sering kali harus dituangkan ke dalam perubahan Anggaran Dasar (AD). Perubahan ini bukanlah sekedar aspek administrasi belaka, melainkan langkah strategis untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Landasan Hukum Utama Dasar hukum utama perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas di Indonesia adalah…
Read MoreStrategi Efektif Menghadapi Proses Litigasi di Indonesia
Litigasi merupakan istilah hukum untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan. Di Indonesia, jalur ini biasanya menjadi “senjata terakhir” jika cara damai tidak berhasil. Namun, masuk ke pengadilan bukan cuma soal siapa yang benar, tapi soal siapa yang paling siap dokumen, saksi, dan strateginya. Proses litigasi di Indonesia memakan waktu panjang dan biaya yang tidak sedikit. Banyak…
Read MoreHati-hati, Tanpa Perjanjian Pra-Nikah, WNI dalam Perkawinan Campuran Terancam Kehilangan Hak Milik Atas Tanah
Perkawinan campuran (mixed marriage) bukanlah fenomena baru di Indonesia. Globalisasi dan mobilitas masyarakat membuat ikatan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) semakin lumrah. Namun, di balik romantisme tersebut, terdapat aspek hukum krusial yang menuntut perhatian serius, salah satunya adalah perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement). Di Indonesia, perjanjian ini sering kali dianggap tabu…
Read MoreProsedur Alih Status dari ITAS menjadi ITAP bagi TKA di Indonesia
ITAS atau izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada tenaga kerja asing (TKA) yang ingin bekerja dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. ITAS memiliki masa berlaku yang bervariasi, mulai dari 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hingga 5 tahun, tergantung pada jenis visa dan keperluan tinggal TKA. ITAS dapat diperpanjang sesuai dengan…
Read MoreCara Mengurus Perpanjangan ITAS bagi TKA di Indonesia
Tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia harus memiliki izin tinggal terbatas (ITAS) sebagai salah satu syarat untuk bekerja secara legal. ITAS adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) yang memberikan izin kepada TKA untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. ITAS memiliki masa berlaku yang bervariasi, mulai dari 6 bulan,…
Read More