Hati-hati, Tanpa Perjanjian Pra-Nikah, WNI dalam Perkawinan Campuran Terancam Kehilangan Hak Milik Atas Tanah

Perkawinan campuran (mixed marriage) bukanlah fenomena baru di Indonesia. Globalisasi dan mobilitas masyarakat membuat ikatan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) semakin lumrah. Namun, di balik romantisme tersebut, terdapat aspek hukum krusial yang menuntut perhatian serius, salah satunya adalah perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement).

Di Indonesia, perjanjian ini sering kali dianggap tabu atau tidak selaras dengan budaya ketimuran yang menjunjung tinggi kepercayaan. Padahal, jika dipahami secara mendalam, perjanjian pra-nikah justru merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi untuk membangun fondasi pernikahan yang sehat secara hukum.

Lebih dari sekadar formalitas administratif, instrumen hukum ini memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perjanjian pra-nikah sering menjadi satu-satunya solusi agar WNI tetap dapat mempertahankan hak kepemilikan atas properti di Indonesia, sekaligus memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul di masa depan.

 

DASAR HUKUM PERJANJIAN PRA-NIKAH

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa sejak terjadinya perkawinan, harta suami dan istri menjadi harta bersama, kecuali jika sebelumnya telah diadakan perjanjian yang mengatur sebaliknya. Ketentuan ini berimplikasi sangat penting dalam perkawinan campuran karena terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), terutama dalam hal kepemilikan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan di Indonesia.

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 29. Undang-undang ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan akta notaris, serta harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahkan memperluas ketentuan ini, di mana perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan. Putusan ini menjadi angin segar bagi pasangan campuran yang sebelumnya terlambat membuat perjanjian pra-nikah.

PENTINGNYA PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

1. Melindungi Hak Atas Kepemilikan Tanah dan Properti
   Dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pra-nikah, terjadi percampuran harta secara otomatis. Jika salah satu pihak adalah WNA, maka pasangan tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Hal ini berpotensi mengakibatkan harta tanah milik WNI menjadi tidak sah, bahkan bisa beralih ke negara. Dengan adanya perjanjian pra-nikah, harta suami dan istri dapat dipisahkan, sehingga WNI tetap dapat memiliki tanah atas namanya sendiri.
2. Memberikan Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Harta
   Perjanjian pra-nikah memungkinkan pasangan menentukan secara jelas pengaturan mengenai harta, baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini penting agar tidak timbul sengketa di kemudian hari, baik dalam keadaan perceraian maupun kematian salah satu pihak.
3. Melindungi Kepentingan Ekonomi Anak
   Dalam perkawinan campuran, anak-anak bisa memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Dengan adanya perjanjian pra-nikah, orang tua dapat mengatur secara lebih terstruktur mengenai warisan, pendidikan, dan perlindungan finansial anak, tanpa terganggu isu kepemilikan harta yang terkait aturan kewarganegaraan.
4. Mengantisipasi Risiko Perceraian
   Meski tidak diharapkan, perceraian merupakan kemungkinan yang harus diantisipasi. Perjanjian pra-nikah dapat mengatur bagaimana harta dilakukan secara adil dan mengurangi sengketa berkepanjangan di pengadilan.
5. Memberi Rasa Aman bagi Kedua Belah Pihak
   Selain melindungi kepentingan hukum, perjanjian pra-nikah juga memberi rasa aman bagi pasangan. Perjanjian ini bukan berarti tidak percaya pada pasangan, tetapi justru sebagai bentuk keterbukaan, kejelasan, dan tanggung jawab sejak awal perkawinan.

TANTANGAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT

Di Indonesia, perjanjian pra-nikah masih sering dipandang skeptis karena dianggap bersinggungan dengan nilai budaya atau agama. Banyak yang masih melihatnya sebagai simbol ketidakpercayaan. Namun, dalam konteks perkawinan campuran, instrumen ini harus dipandang secara lebih objektif dan rasional. Ini bukan tentang keraguan terhadap pasangan, melainkan tentang perlindungan hak kebendaan dan masa depan anak yang hidup dalam dua sistem hukum yang berbeda.

Tantangan lainnya bersifat teknis dan edukatif. Masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai prosedur administratif, keterbatasan akses jasa notaris di wilayah tertentu, hingga minimnya sosialisasi masif dari otoritas terkait mengenai dampak fatal bagi pasangan perkawinan campuran yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta.

Sehingga, Perjanjian pra-nikah dalam perkawinan campuran bukanlah sekadar formalitas, melainkan kebutuhan hukum yang fundamental. Berdasarkan sinergi antara UU Perkawinan, UUPA, serta Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian ini menjadi benteng bagi hak-hak WNI—terutama dalam mempertahankan kepastian hukum atas kepemilikan properti dan melindungi kepentingan terbaik anak, sekaligus memitigasi risiko hukum di masa depan.

Oleh karena itu, bagi pasangan yang merencanakan perkawinan campuran, menyusun perjanjian pra-nikah adalah langkah bijaksana. Ini adalah wujud nyata dari transparansi dan tanggung jawab untuk memastikan bahtera rumah tangga tidak hanya harmonis secara personal, tetapi juga kokoh dan terlindungi di mata hukum.

Apabila Anda membutuhkan bantuan hukum, Perjanjian Pra-Nikah, WNI dalam Perkawinan Campuran di Indonesia, Anda dapat menghubungi Kandara Law, firma hukum yang fokus pada hukum privat, khususnya hukum keluarga dan hukum tenaga kerja. Kandara Law memiliki tim pengacara yang muda, bersemangat, dan berkompeten dalam menangani berbagai perkara hukum privat, baik di tingkat mediasi, negosiasi, maupun litigasi. Kandara Law juga memberikan layanan konsultasi hukum secara online dan offline, dengan biaya yang terjangkau dan transparan.

Hotline: 0811109245 / 081932741333

Email: info@kandaralaw.com

Author: Akna Khoirun Nisa

Editor: Laura Reggyna

Sumber foto : Photo by amine photographe from Pexels: https://www.pexels.com/photo/a-man-in-a-suit-signing-a-document-at-a-wedding-27650323/