Berapa Biaya Gugatan Harta Gono-Gini?
Harta gono-gini adalah salah satu hal yang sering menjadi sumber permasalahan dalam perceraian. Banyak pasangan suami-istri yang tidak mengetahui secara pasti apa itu harta gono-gini, bagaimana cara membedakannya dengan harta bawaan, dan kapan harta gono-gini harus dibagi. Artikel ini akan menjelaskan secara lengkap dan mudah dipahami tentang biaya gugatan harta gono-gini, termasuk definisi, jenis, dan proses pembagiannya. Dengan mengetahui informasi ini, Anda bisa menghindari konflik dan kesalahpahaman saat mengurus perceraian dan harta gono-gini.
Apa Itu Harta Gono-Gini
Sebelum mengajukan mengajukan pertanyaan soal berapa biaya gugatan harta gono-gini, Anda wajib mengetahui apa yang dimaksud dengan harta gono-gini.
Istilah ini merujuk pada harta milik bersama suami-istri yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan. Pengertian tersebut juga termuat dalam aturan UU perkawinan pasal 35 yang berbunyi, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,” yang menjadi dasar hukum gugatan harta gono-gini.
Dengan kata lain, harta gono-gini adalah harta selama menikah. Apa saja yang termasuk ke dalam jenis harta gono-gini? Jenis barang atau kekayaan yang termasuk harta gono-gini pada dasarnya tidak terbatas. Artinya, harta gono-gini meliputi semua kekayaan yang didapatkan selama masa perkawinan, meliputi harta bergerak, harta tidak bergerak, tabungan, hingga perabot rumah tangga.
Harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua, uang hibah, sepeda motor, rumah, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu. Itu semua bisa menjadi harta gono-gini yang digugat dalam proses perceraian.
Mengenali Harta Gono-Gini dan Harta Bawaan
Harta gono-gini yang semula milik bersama harus dibagi menjadi dua setelah resmi bercerai. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua harta milik suami atau istri merupakan harta gono-gini. Sebab, pasangan suami-istri mungkin memiliki harta pribadi yang diperoleh sebelum masa pernikahan.
Harta suami atau istri yang dimiliki sebelum menikah bukanlah harta gono-gini. Harta tersebut dikenal dengan istilah harta bawaan atau harta asal. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam proses pembagian harta gono-gini adalah memisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama.
Harta bawaan sudah diperoleh terlebih dahulu oleh masing-masing pasangan sebelum menikah secara sah. Harta bawaan seperti itu merupakan hak masing-masing individu dan tidak termasuk ke dalam harta bersama atau harta gono gini. Artinya, harta tersebut tidak bisa dipermasalahkan.
Anda bisa mengenali mana harta gono-gini mana harta bawaan dengan membandingkan tanggal yang tercantum pada sertifikat atau bukti pembelian dengan tanggal perkawinan. Harta yang diperoleh pada masa perkawinan itulah termasuk dalam kategori harta bersama. Harta bersama inilah yang bisa digugat dalam urusan gono-gini.
Baca Juga: Cara Menghitung Pembagian Harta Gono-Gini
Berikut jenis-jenis harta yang termasuk ke dalam kategori gono-gini dan bawaan:
a. Bukan Harta Gono-Gini
- Barang-barang yang dibeli dari gaji suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, dan mobil, bukanlah harta gono-gini.
- Warisan yang diperoleh suami atau hadiah dari orang lain yang diberikan khusus kepada suami, bukan termasuk harta gono-gini.
- Barang-barang yang dibeli dari gaji suami dan secara sengaja dan jelas diberikan atau dihadiahkan kepada istri, bukanlah harta gono-gini. Harta ini telah menjadi harta istri.
- Barang-barang yang dibeli dengan gaji istri atau hadiah dari orang lain, khusus untuk istri, merupakan hak istri dan bukan harta gono-gini.
b. Termasuk Harta Gono-Gini
- Rumah, kendaraan, atau barang yang dibeli atau dicicil bersama selama masa pernikahan.
- Tabungan keluarga atau asuransi kesehatan yang memuat nama pasangan.
Kapan Harta Gono-Gini Dibagi?
Informasi mengenai harta gono-gini sangat penting dipahami saat Anda mengajukan gugatan cerai. Hal yang mungkin kerap disalahpahami dalam pengurusan status hukum adalah bahwa proses gono-gini ‘terpisah’ dari proses perceraian. Pengadilan tidak otomatis menentukan pembagian harta gono-gini saat Anda dan pasangan memutuskan untuk bercerai.
Pembagian harta gono-gini di Indonesia bisa diatur berdasarkan hukum agama, adat, dan hukum negara. Artinya, setelah proses perceraian diputuskan, Anda bisa mengurus pembagian harta gono-gini dengan musyawarah berdasar hukum agama atau adat. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, Anda bisa mengajukan gugatan untuk membagi harta gono-gini berdasarkan hukum negara.
Baca Juga: Faktor Penyebab Hak Harta Gono-Gini Hilang
Jadi, Anda perlu mengajukan gugatan terpisah untuk membagi harta gono-gini secara hukum dalam proses perceraian. Proses pengajuannya bisa dilakukan bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai dan secara terpisah menunggu hasil putusan cerai. Pada dasarnya, akta cerai menjadi salah satu syarat pengajuan gugatan gono-gini. Pengajuan secara langsung atau menunggu hasil cerai sebaiknya didiskusikan dengan pasangan dan penasihat hukum Anda.
Syarat dan Biaya Gugatan Harta Gono-Gini
Sebelum mengajukan gugatan harta gono-gini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan bercerai. Berikut sejumlah syarat yang harus disiapkan untuk mengajukan gugatan harta gono-gini kepada pengadilan:
- surat gugatan yang dibuat sendiri atau atas nama advokat;
- fotokopi KTP Penggugat dimateraikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos;
- fotokopi Akta Cerai dimateraikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos;
- fotokopi tanda bukti harta (sertifikat, akta jual beli, buku rekening bank, STNK, dll) sesuai daftar yang digugat dan dimateraikan Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos; dan
- membayar panjar biaya perkara disesuaikan dengan tempat tinggal penggugat atau tergugat serta berdasarkan jenis perkaranya.
Lalu, berapa biaya gugatan harta gono-gini? Biaya gugatan harta gono-gini di setiap daerah bisa jadi berbeda. Dalam artikel ini, kami akan memberikan dua contoh biaya gugatan harta gono-gini di kota besar, seperti Jakarta Selatan, dan kabupaten kecil, seperti Tuban.
Nominal biaya yang disampaikan dalam artikel ini mungkin tidak mutlak sesuai dengan daerah Anda. Namun, Anda bisa menjadikan pembahasan ini sebagai patokan untuk menyiapkan biaya yang diperlukan dalam melakukan gugatan harta gono-gini.
Berikut ini contoh estimasi panjar biaya perkara di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:
- Biaya pendaftaran : Rp30.000
- Biaya proses perkara : Rp100.000
- Panggilan pemohon 2 kali @Rp150.000 : Rp300.000
- PNBP panggilan : Rp10.000
- Biaya sumpah saksi : Rp50.000
- Materai : Rp10.000
- Redaksi : Rp10.000
Adapun estimasi biaya gugatan harta gono-gini di Tuban adalah sebagai berikut:
- Biaya Pendaftaran: Rp30.000
- Biaya proses: Rp50.000
- Biaya pemanggilam para pihak (sesuai radius berdasarkan SKB Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama)
- PNBP Surat Panggilan Pertama untuk para pihak masing-masing: Rp10.000
- Redaksi: Rp10.000
- Materai: Rp10.000
Proses Pengajuan Gugatan Gono-Gini
Dalam mengajukan gugatan harta gono-gini, ada berbagai proses yang perlu dilakukan. Berikut ini proses pengajuan gugatan harta gono-gini yang perlu Anda lakukan:
- Pihak penggugat melakukan pendaftaran gugatan di wilayah Tergugat/Penggugat.
- Membayar biaya gugatan harta gono-gini sesuai rincian Pengadilan.
- Pihak penggugat dan tergugat menunggu panggilan dari sidang dari Pengadilan.
- Memenuhi sekitar 9 tahapan sidang gono-gini yang dimulai dengan mediasi dan diakhiri dengan pembacaan keputusan sidang oleh hakim.
Batas Waktu Pengajuan Gugatan Gono-Gini
Untuk proses pengajuan gugatan gono-gini, ada hal yang perlu dicermati. Pasangan yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan cerai bersamaan dengan gugatan gono-gini. Namun, pasangan yang beragama selain Islam, perlu menunggu hingga putusan cerai dijatuhkan baru bisa mengajukan gugatan harta gono-gini.
Terkait batasan maksimal waktu pengajuan, hukum di Indonesia tidak menjelaskan dengan pasti. Dengan kata lain, Anda bisa mengajukan gugatan harta gono-gini kapan saja setelah resmi bercerai.
Estimasi Waktu Pemutusan Gugatan Gono-Gini
Estimasi waktu proses gugatan gono-gini dipengaruhi oleh lancar dan tidaknya proses pengecekan persyaratan dan proses sidang atau pemanggilan penggugat-tergugat. Jika sidang berjalan lancar, keseluruhan proses bisa selesai dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Majelis hakim mungkin membutuhkan waktu tambahan untuk menjatuhkan besaran pembagian harta gono-gini berdasarkan situasi tertentu.
Kesimpulan
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, harta gono-gini atau harta bersama harus dibagi secara merata, masing-masing pihak mendapatkan setengah dari total harta yang dikumpulkan bersama.
Meski demikian, hakim tidak selalu memutuskan perkara gono-gini hanya berdasarkan hukum tertulis tersebut. Dalam proses persidangan, hakim akan menilai keadaan suami dan istri, khususnya terkait alasan perceraian.
Oleh karena itu, jika Anda berniat mengajukan gugatan harta gono-gini, sebaiknya cermati dulu situasi perkawinan dan proses cerai yang akan Anda lakukan. Sebagai bahan pertimbangan, Tim Kandara Law merekomendasikan Anda melakukan konsultasi dengan penasihat hukum untuk mendapatkan solusi terbaik.
Kantor Kandara Law tersebar di beberapa wilayah di Indonesia sehingga Anda bisa mengaksesnya dari lokasi terdekat Anda. Saat ini, Kandara Law berada di Jakarta, Surabaya, dan Malang. Jadi, bagi Anda yang yang memiliki masalah hukum terkait proses perceraian dan pembagian harta gono-gini, tetapi masih bingung harus meminta bantuan kepada siapa, hubungi Tim Kandara Law untuk berdiskusi mengenai biaya gugatan harta gono-gini dan memperoleh pendampingan hukum terbaik untuk segala masalah hukum yang Anda alami.
Hotline: 0811109245 / 081932741333
Email: info@kandaralaw.com
